BUNGONG LAM JAROE.COM// Langsa – Zulfadli.S.Sos.I.MM selaku Pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe (BLJ) memuji langkah yang diambil Pemerintah Kota Langsa, namun ia menegaskan tidak sepenuhnya sependapat dengan pernyataan Wali Kota terkait penataan lapak pedagang.
"Memang mantap kalau tujuannya agar lingkungan bersih dan tertib. Tapi saya tidak sependapat begitu saja, mari kita hitung kembali: berapa jumlah lapak pajak yang disediakan pemerintah kota? Apakah jumlahnya sudah sesuai dengan banyaknya warga yang selama ini berjualan di luar tempat yang ditentukan?" ujar Zulfadli.
Ia mengemukakan kekhawatiran, jangan sampai lapak yang sudah disiapkan justru disewakan kembali kepada pihak ketiga, sehingga pedagang asli yang membutuhkan tempat berjualan tidak mendapatkan bagian. Selain itu, standar besarnya lapak serta besaran sewa pun harus wajar dan sesuai kemampuan pedagang.
"Yang paling penting, jangan ada isu dugaan sampai uang hasil pungutan liar atau uang 'preman' justru lebih besar daripada uang sewa resmi lapaknya," tegasnya.
Zulfadli juga meminta agar peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dioptimalkan untuk memantau dan menindak tegas praktik pungutan liar yang yang mana tau ada dilakukan oknum atau preman disana. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan petugas yang berjaga tidak kekurangan dukungan operasional.
"Jangan sampai petugas disuruh menjaga, berpatroli, bahkan berjaga malam, tapi tidak ada biaya operasional. Jangan kerja harus rapi dan tertib, tapi anggaran yang dibutuhkan tidak mau dikeluarkan atau justru ada dugaan coret saat pengesahan di lembaga legislatif," mana tau itu yang terjadi, pungkas Zulfadli. sambil tersenyum (Pimpinan Red & zul)
0 Komentar