BUNGONG LAM JAROE.COM// Langsa – ACEH. Zulfadli, S.Sos.I.MM selaku Pendiri Lembaga Bungong Lam Jaroe menyampaikan pernyataan sekaligus permohonan maaf terkait pernyataan Ketua DPR RI yang menyebutkan penggenjotan pajak dilakukan untuk membayar hutang negara kepada pihak asing.
"Seingat saya, dulu kakeknya telah mengkhianati bangsa Aceh, itulah yang menjadi salah satu latar belakang meletusnya gerakan DI/TII di Aceh. Kini, anak dan cucunya justru mengangkat Presiden Jokowi. Lalu Jokowi meluncurkan berbagai program besar seperti pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan dan pembangunan jalan tol, yang semuanya di biayai oleh hutang sam pihak asing dan di ketahui oleh DPR RI," ujar Zulfadli.
Ia menegaskan keraguannya: "Jujur saja, saya sendiri tidak percaya jika DPR RI tidak menerima uang dari Partai PDI Perjuangan bersama Jokowi sebagai biaya atau imbalan terkait pengesahan anggaran tersebut. Sudah menjadi kebiasaan, jika partai hendak mencari keuntungan, maka dibuatlah program-program agar bisa menarik dana negara. Jika tidak percaya, ajak saja Komisi Pemberantasan Korupsi menelusurinya, pasti akan ditemukan unsur korupsi di sana. Namun sayangnya KPK pasti tidak berani bertindak, karena mereka pun diangkat oleh Presiden, sementara Presiden dan Legislatif berasal dari satu barisan yang sama."
Zulfadli kemudian menyindir tajam sistem yang berjalan: "Benar-benar negara para pencuri. Eksekutif dan Legislatif merampok anggaran negara lewat program yang disusun bersama- sama, namun ketika uang negara habis dan perusahaan-perusahaan di negara bangkrut akibat ulah mereka, rakyatlah yang disuruh menanggungnya dengan diperas pajak sana-sini. Sungguh licik pemikiran para pejabat partai di negeri ini."
(Zul / pimpinan redaksi)
0 Komentar