BungongLamJaroe | Kota Langsa (Aceh) - Pertemuan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendadak menjadi perbincangan hangat warga Aceh. Pasalnya, sang menteri secara tegas menegur lambannya pemulihan lahan sawah di provinsi itu yang rusak parah akibat banjir bandang pada Desember 2025 lalu.
Teguran yang disampaikan langsung di hadapan Gubernur Aceh itu tersebar luas setelah diunggah melalui video di akun TikTok resmi Menteri Pertanian pada Rabu, 5 Agustus 2026. Hanya dalam beberapa jam, unggahan itu memicu perhatian besar dari masyarakat, terutama petani yang selama ini menanti kejelasan perbaikan lahan pertanian mereka.
Dalam rekaman video yang beredar, Amran Sulaiman mengaku tak henti-hentinya menerima keluhan dari warga Aceh. Ia menyayangkan bahwa hingga saat ini, perbaikan lahan di lapangan dinilai belum menunjukkan kemajuan yang berarti, padahal pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran pemulihan sejak lama.
“Warga tanya ke saya, di lapangan tidak ada kemajuan. Padahal dana sudah diturunkan dari pusat,” ujar Amran dalam pertemuan itu dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Menteri Pertanian merinci bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan total anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di tiga provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, Provinsi Aceh mendapatkan porsi terbesar, yakni mencapai Rp800 miliar, mengingat luasnya kerusakan lahan pertanian yang terjadi di wilayah itu.
Menanggapi sorotan tersebut, Muhammad Ali selaku Humas Lemnaga (LSM) Bungong LamJaro, juga angkat bicara terkait keterlambatan yang terjadi.
Ia mempertanyakan logika penyaluran dana yang mencapai ratusan miliar rupiah itu namun terasa lambat menyentuh rakyat yang sangat membutuhkan.
“Kok bisa anggaran bantuan sebesar 800 miliar itu terkesan lambat sekali penyalurannya sampai-sampai ditegur langsung oleh menteri?
Padahal rakyat Aceh sedang sangat membutuhkannya untuk mengembalikan mata pencaharian mereka,” ujar Ali.
Lebih lanjut, ia menyampaikan dugaan yang beredar di masyarakat terkait penyebab keterlambatan tersebut. “Pemimpin Aceh terkesan lambat, alias lemot, dalam menggerakkan penyaluran dana ini.
Apa mungkin ada dugaan uang tersebut didepositokan dulu, dan pada saat jatuh temponya barulah uang itu disalurkan kepada rakyat?” tambahnya menyampaikan keraguan yang muncul di kalangan warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi secara terperinci dari Pemerintah Aceh terkait teguran Menteri Pertanian maupun dugaan yang disampaikan. Sementara itu, petani di berbagai wilayah terdampak terus berharap agar polemik ini segera berakhir, dan anggaran yang sudah ada dapat segera direalisasikan untuk memulihkan sawah-sawah mereka agar bisa kembali bercocok tanam seperti sediakala.
(Zul & tim)
0 Komentar