BungongLamJaroe.Com | Langsa, 6 Agustus 2026 – Kabar akan diselenggarakannya Musyawarah Ulama se-Aceh yang diagendakan berlangsung di Masjid Baitul Rahman, Banda Aceh pada 15 Agustus mendatang, mendapat dukungan penuh dari jajaran Lembaga Swadaya Masyarakat Bungong Lam Jaroe (BLJ). Humas sekaligus aktivis LSM BLJ, Muhammad Ali C,JB, menyatakan dukungan tegas terhadap acara yang dinilai menjadi momen penting bagi seluruh rakyat Aceh tersebut.
Aby Mujahidin, salah satu tokoh yang menyuarakan persiapan kegiatan ini, mengajak seluruh ulama, tokoh masyarakat, serta rakyat Aceh untuk meramaikan acara yang akan diisi zikir akbar dan doa bersama itu. Kegiatan ini bertujuan selain untuk menolak bala, juga sebagai wadah bersama menentukan sikap tegas masyarakat Aceh terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang selama ini dirasa merugikan dan menzalimi daerah.
Dalam penjelasannya, Aby menyoroti kenyataan pahit yang masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Sudah delapan bulan berlalu sejak musibah banjir besar yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam, namun masih banyak warga yang menjadi korban masih mengalami kesulitan pangan, belum mendapatkan bantuan yang layak, serta infrastruktur seperti jembatan yang putus belum juga diperbaiki.
“Kita berharap aparat keamanan lebih mengutamakan menjaga keselamatan dan keamanan warga dalam mencari nafkah, menuntut ilmu, maupun bepergian, bukan hal lain yang menjauh dari kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, pandangan Yusril Izamahendra yang banyak beredar di berbagai media menyampaikan realitas sosial yang melekat pada masyarakat Aceh. “Masyarakat Aceh lebih mendengarkan dan patuh pada ulamanya. Bila ulama Aceh sudah berani bersikap menentang kebijakan pusat yang tidak adil, itu tandanya keadaan sudah sangat mendesak dan rakyat sudah tidak bisa lagi diam,” ungkapnya dalam pidatonya.
Merespons hal tersebut, Muhammad Ali C,JB menegaskan bahwa Musyawarah Ulama tersebut memiliki niat baik semata-mata untuk kepentingan masa depan bangsa Aceh. Ia beserta seluruh elemen LSM BLJ menyatakan akan mendukung sepenuhnya keputusan apapun yang nantinya diambil bersama oleh para ulama Aceh.
“Selama ulama Aceh masih diam, seolah-olah Aceh kehilangan tongkat penyangga kehidupan. Bagi kami rakyat Aceh, ulama adalah panutan dan tempat bergantung harapan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejarah panjang perjalanan Aceh yang selama lebih dari delapan dekade dirasa terus-menerus diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki yang seharusnya menjadi payung keadilan bagi Aceh kini hanya tinggal catatan sejarah yang tidak memiliki nilai pelaksanaan nyata.
“Kini saatnya bangsa Aceh bangkit bersama para ulama untuk menentukan sikap dan nasib kita sendiri secara bersama-sama,” tutup Muhammad Ali.
Tim Redaksi BungongLamJaroe
0 Komentar