Bungong Lam Jaroe.Com// Langsa –Aceh, Zulfadli, S.Sos.I.MM, menyuarakan perih mendalam mengapa sebagian kalangan di Aceh mulai berani berbicara tentang pemisahan. Menurutnya, alasan utamanya bukan kebencian terhadap persatuan, melainkan kekecewaan mendalam karena Aceh dirasa hanya dijadikan tumbal oleh kalangan elit politik di Jakarta demi menumpuk kekayaan pribadi.
"Kita sering mendengar kalimat 'lebih baik bersatu daripada bercerai', tapi nyatanya itu hanya sandiwara. Harta rampasan korupsi tidak pernah terbuka kepada publik, hasil tambang dikuasai secara tidak sah, dan perusahaan negara terus bangkrut. Bukankah itu bukti nyata Aceh hanya dimanfaatkan?" tegas Zulfadli.
Ia mengenang masa lalu dengan haru: "Dulu sebelum bergabung, rakyat Aceh makmur. Kita rela menyumbangkan dua pesawat dan emas untuk pembangunan Indonesia. Namun setelah bergabung, justru rakyat kita yang semakin miskin. Banyak bukti yang bisa dilihat, dan saya sendiri adalah mantan petugas Baitulmal, saya tahu bagaimana seharusnya harta dikelola dengan amanah."
Zulfadli juga menyoroti ketimpangan perlakuan negara: "Saat rakyat berusaha merangkak hidup layak, bantuan pemerintah terasa sangat jauh. Namun saat rakyat mulai sukses, pajak segera dikejar dengan cepat. Apa yang patut dibanggakan dari keadaan seperti ini?"
Ia pun mengungkap gambaran kerasnya kehidupan di ibu kota: "Jakarta sangat kejam. Pengemis, pemulung, hingga pedagang kaki lima tidak bisa bergerak bebas tanpa perlindungan pihak tertentu. Pelacuran pun berjalan tertutup rapat dengan dukungan kekuasaan. Di sana, mencari rezeki yang halal saja sulit, apalagi yang tidak halal yang justru berjejer rapi."
Paling mendasar, Zulfadli menegaskan soal jati diri Aceh: "Saya tidak ingin Aceh menjadi seperti negara ini yang mengesampingkan syariat Allah. Di sini hukum mafia lebih dihormati daripada hukum Tuhan. Bukankah kita sebenarnya belum beriman sepenuhnya? Kita lebih percaya atasan dan aturan buatan manusia daripada Al-Quran dan ajaran Nabi, padahal leluhur kita mengajarkan kita belajar agama agar tidak berbohong, dan bersekolah agar tidak dibodohi orang lain."
Kini, ia melihat pergeseran nilai: "Banyak orang tua bangga jika anaknya jadi pejabat, padahal untuk mencapai jabatan itu butuh biaya miliaran. Akibatnya, mereka terpaksa diajak bekerjasama mengembalikan modal lewat pengambilan uang negara. Kepala Dinas diangkat bukan karena kemampuan, melainkan sebagai perpanjangan tangan Eksekutif dan Legislatif. Anggaran dipangkas, fasilitas dikurangi, disetujui kepala dinas lalu disahkan DPR. Di situlah uang rakyat dirampas dengan cara halus."
"Jangan sampai kita melupakan amanah kakek dan orang tua kita. Kekuasaan itu amanah, bukan alat untuk mengumpulkan harta," pungkas Zulfadli.
(Zul & Pimpinan Redaksi)
0 Komentar