OPINI
Oleh Zulfadli S Sos,i,MM (Pendiri LSM BLJ)
BungongLamJaro.Com | Kota Langsa (Aceh) - Laporan Khusus – Sejarah perjalanan hubungan antara Aceh dan Indonesia bukanlah kisah yang manis dan penuh persahabatan semata. Ia tertulis dengan tinta darah, keringat, air mata, serta tumpukan emas dan harta bumi yang telah disumbangkan namun berujung pada kekecewaan mendalam. Berikut adalah rangkuman perjalanan panjang sejarah yang mencatat betapa besarnya pengorbanan Tanah Rencong, namun balasan yang diterima seringkali berupa luka pengkhianatan.
Awal Mula: Kemerdekaan dan Janji yang Tertulis di Langit
Pada 17 Agustus 1945, Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan itu terancam saat Belanda kembali dan menawan Sang Proklamator dalam Agresi Militer Belanda Kedua. Di saat itulah, tahun 1947, Bung Karno datang pertama kalinya ke Aceh dengan rendah hati. Ia memohon pertolongan di hadapan Ulama dan tokoh masyarakat. Rakyat Aceh tanpa ragu menyumbangkan emas simpanan dan hartanya untuk membeli pesawat guna mempertahankan kemerdekaan.
Tahun 1948, saat wilayah lain jatuh ke tangan penjajah, Aceh menjadi benteng suara kemerdekaan lewat Radio Rimba Raya. Dan akhirnya, tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui dunia di hadapan PBB. Namun di balik kemegahan itu, benih pelupa mulai tumbuh di hati penguasa pusat.
Pengkhianatan dan Pemberontakan yang Terpaksa
Segera setelah merdeka, kekayaan alam Aceh mulai diincar. Perusahaan minyak dan gas di tanah Aceh dikuasai oleh pemerintah pusat di bawah bendera Pertamina. Kekayaan mengalir keluar, namun tak kembali untuk rakyat. Kekecewaan memuncak karena janji istimewa yang diingkari Sukarno memicu meletusnya Gerakan DITII. Perang saudara tak terelakkan.
Meski damai tercapai, luka tak sembuh. Tokoh-tokoh Aceh justru ditangkap dan dipenjara. Di masa Orde Baru di bawah Presiden Suharto, identitas Aceh seakan dihapus saat wilayah ini dilebur menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Aceh kemudian ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Senjata diarahkan ke rakyat sendiri, tanah damai berubah menjadi lahan darah.
Jalan Berduri Menuju Reformasi dan Damai
Tekanan membuat semangat meledak. Tahun 1997 bergema tuntutan referendum, dan tahun 1998 Gerakan Aceh Merdeka bangkit membara. Harapan sempat tumbuh saat gelombang Reformasi melanda Indonesia tahun 2000, namun takdir alam berkata lain. Tsunami tahun 2004 menyapu Aceh dan di atas puing-puing kesedihan itu, Kesepahaman Bersama (MOU) ditandatangani untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.
Luka yang Tak Kunjung Kering
Sayangnya, sejarah berulang dalam bentuk lain. Di era Presiden Jokowi, muncul kekhawatiran terhadap upaya penguasaan Hotel Wakaf Aceh di Mekkah. Hutan Aceh dijarah habis, memicu bencana banjir bandang yang merugikan rakyat. Hingga di masa pemerintahan Presiden Prabowo, nasib kekayaan alam Aceh belum berubah. Hasil minyak dan gas kembali diatur sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan pusat, seolah-olah perjuangan dan pengorbanan Aceh tak pernah ada harganya.
Penutup
Aceh telah memberi yang terbaik: darah, jiwa, emas, dan doa demi tegaknya Indonesia. Namun balasan yang didapat kerap berupa pengkhianatan, pelarangan identitas, perampasan kekayaan, dan penderitaan. Hingga kini, keadilan masih terasa jauh dari jangkauan. Sejarah panjang ini menjadi bukti bahwa pengorbanan bangsa Aceh belum mendapatkan tempat yang layak dalam ingatan dan kebijakan negara.
(Tim Redaksi)
0 Komentar